DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID 19 PADA PEKERJAAN SEKTOR PUBLIK

DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID 19 PADA PEKERJAAN SEKTOR PUBLIK

  June 03,2020   Tim Administrator BKD   Dibaca 5443 kali
MASALAH             Pandemi Virus COVID-19 yang menyebar secara cepat membuat banyak orang akhirnya bekerja di luar kantor alias di rumah atau Work From Home (WFH), yakni demi menghindari penyebaran virus tersebut lebih lanjut. Begitupun ketetapan ini juga berlaku bagi para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yaitu Aparatur…

LANGKAH LANGKAH PENGISIAN KEBUTUHAN PEGAWAI MELALUI APLIKASI e-Formasi

  May 08,2020   Tim Administrator BKD   Dibaca 706 kali
untuk melihat video ini silahkan buka http : bit.ly/e-Formasi2020
Panduan pelayanan mutasi kepegawain

Panduan pelayanan mutasi kepegawain

  April 30,2020   Tim Administrator BKD   Dibaca 1055 kali
 sampurasun wargi Jabar untuk menanggapi situasi darurat dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka segala jenis pelayanan mutasi kini dapat dilakukan secara online melalui website BKD, diharapkan PNS yang akan mengajukan mutasi telah mempersiapkan persyaratan administratif yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui file…
Mekanisme Mutasi Pegawai

Mekanisme Mutasi Pegawai

  March 18,2020   Tim Administrator BKD   Dibaca 2633 kali Jawa Barat BKD jabarjuaralahirbatin
            Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 800/30/BKD tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 segala jenis pelayanan mutasi dilakukan secara Online.    …
SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN  2019

SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

  Octobar 30,2019   Tim Administrator BKD   Dibaca 2090092 kali
Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 324 Tahun 2019, tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan membuka kesempatan kepada warga/masyarakat yang berminat dan memenuhi syarat untuk…

BAHAN SOSIALISASI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI

  May 08,2017   Tim Administrator BKD   Dibaca 8792 kali BKD
Berikut terlampir BAHAN SOSIALISASI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI yang dapat di download di link --> berikut <--ini   Sumber : Berbagai Sumber Penulis : Bidang Bangrier

KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

  April 23,2012   Tim Administrator BKD   Dibaca 28209 kali
  KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Oleh : H. ATENG KUSNANDAR ADISAPUTRA (KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN BKD PROV. JABAR)   A. Latar Belakang

KOMPETENSI PNS, APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA ?

  March 15,2012   Tim Administrator BKD   Dibaca 116465 kali
OLEH : H. ATENG KUSNANDAR ADISAPUTRA (KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN, BKD PROVINSI JAWA BARAT) A. Latar Belakang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan bahwa dari 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 95% PNS tidak kompeten, dan hanya 5% memiliki kompetensi dalam…

PROSEDUR UPAYA ADMINISTRATIF ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

  January 10,2012   Tim Administrator BKD   Dibaca 86900 kali
I.    Latar Belakang Sejak  ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, membawa konsekuensi banyaknya PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin, karena melanggar kewajiban dan larangan. Sebagai gambaran pada Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 36 (tiga puluh enam) PNS,…
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  Octobar 20,2011   Tim Administrator BKD   Dibaca 272432 kali
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL A.      DEFINISI Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. B.      DASAR HUKUM 1.       Undang-Undang Nomor  11 Tahun 1950…