Sekitar bulan November yang lalu, saya hadir dalam suatu lokakarya di Bappenas untuk membahas program pelatihan perencanaan daerah. Kebetulan pada waktu itu hadir juga teman saya yang sedang memegang jabatan kunci di Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Pada kesempatan tersebut dia menyampaikan
kepada hadirin bahwa instansi yang mempunyai misi mendorong reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (good governance) tersebut sedang mengupayakan revisi UU No. 43 tahun 1999 yang mengatur pokokpokok kebijakan kepegawaian. UU Kepegawaian ini diundangkan menjelang ahir
Kabinet Reformasi Pembangunan untuk mendukung sistem pemerintahan baru yang akan dihasilkan oleh Pemilu 1999.
Artikel
-
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2018
- 20 Apr 2018 11:42:41
-
PELAYANAN KARIS/KARSU, KARPEG DAN TASPEN
- 07 Nov 2017 13:03:32
-
Peluncuran Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi
- 18 Oct 2017 15:24:00
-
PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
- 10 Feb 2016 00:00:00
-
HASIL TES KESEHATAN, TES PENULISAN MAKALAH DAN TES ASSESSMENT KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
- 19 Dec 2015 00:00:00
-
HASIL TES KESEHATAN, TES PENULISAN MAKALAH DAN TES ASSESSMENT KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN S
- 19 Dec 2015 00:00:00
-
BAHAN SOSIALISASI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI
- 08 May 2017 01:29:30
-
KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- 23 Apr 2012 00:00:00
-
KOMPETENSI PNS, APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA ?
- 15 Mar 2012 00:00:00