BKD PROVINSI JAWA BARAT TURUN GUNUNG

    Dibaca 1053 kali

Senin, 28 Januari 2019 . BKD Provinisi Jawa Barat langsung bergerak dalam kecepatan tinggi di awal tahun 2019, yaitu dengan melakukan kegiatan marathon dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 2 Februari 2019. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan terobosan hasil dari kolaborasi antara Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Barat dengan Bidang Mutasi dan Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan didalamnya yaitu tentang Persiapan KPO dan PPO bagi Periode 1 April 2019 serta Percepatan Proses Pensiun serta Rekonsiliasi Data Kepegawaian Integrasi Sistem Secara Elektronik yang dilakukan di Kota Garut. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen dari pada BKD Ngabret Menuju Jabar Juara, juga sebagai jawaban dari beberapa masalah yang selalu dihadapan dalam persoalan terkait Kenaikan pangkat dan pensiun yang selama ini selalu merugikan ASN dalam kesalahan tersebut.

Kegiatan ini diawali dengan Persiapan KPO yang dilakukan di gedung Ex-Bakorwil Garut. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Sistem Informasi Kepegawian BKD Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi jawa Barat, Kepala BKN Regional III Provinsi Jawa Barat, juga para pengelola Kepegawaian Kab/Kota se-Jawa Barat. Dalam Sambutannya Kepala BKN Reg. III Jawa Barat, Imas Sumariah Menyampaikan bebrapa hal yang menjadi persamalahan dalam hal KPO dan PPO.

Beliau menyatakan bahwa yang harus pertama kali disadari bersama oleh para pengelola kepegawaian adalah melakukan upaya percepatan dan pelayanan maksimal dalam hal Kenaikan Pangkat dan pensiun, hal ini didasari karena selama ini masih banyak kelambatan yang sering merugikan para ASN. Bahkan hal yang menyedihkan kelambatan ini juga sering menimpa kepada para keluarga penerima pensiun.

Yang kedua beliau juga menyatakan bahwa SKP merupakan hal yang terintegrasi mulai dari Pucuk pimpinan sampai dengan pelaksanan jadi hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Artinya dalam melakukan kegiatan kepemerintahan saat ini tidak bisa masing-masing lagi, melaikan satu kesatuan yang utuh serta bersama dalam hal tanggung jawab. Juga beliau menekankan bahwa SKP haru selesai bagi yang akan direkomendasikan naik pangkat. Karena sering kali terjadi permasalahan dimana ASN yang sudah memasuki periode naik pangkat namun SKPnya belum diselesaikan tentunya hal tersebut merugikan untuk ASN itu sendiri.

Kemudian beliau juga menyoroti hal Pelayanan Less Paper, program tersebut akan dilaksanakan mulai sejak pelayanan kenaikan Pangkat pada periode 1 April 2019. Oleh karena itu setiap Aplikasi Sistem Informasi Kepegawiaan dari pada tiap-tiap OPD maupun tiap-tiap Kabupaten/Kota harus terintegrasi dengan BKN. Dan juga kepada seluruh pengelola kepegawaian untuk terus meng-update data dari pada seluruh ASN yang dikelolanya.

Dan juga padakesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi mewakili Kepala BKD Provinsi Jawa barat untuk membuka acara itu. Dalam sambutan nya beliau menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak ASN melainkan sebuah penghargaan dari kierja ASN.