VERIFIKASI DAN VALIDASI MUTASI MASUK KE LINGKKUNGAN PEMEIRNTAH PROVINSI JAWA BARAT

    Dibaca 1675 kali

 

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingakt kepadatan penduduk yang tinggi, pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 pun terbilang sangat tinggi dengan kisaran angka Rp. 31, 961 triliun, selain itu pula Provinsi Jawa Barat dianugrahi letak geografis yang strategis dekat dengan pusat pemerintahan Negara, hal tersebut menjadi daya tarik bagi para ASN untuk berkarir.

 

Berangkat dari banyaknya peminat ASN yang tertarik untuk berkarir di Lingkugnan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga adanya kekosongan ASN dilingkungan Provinsi Jawa Barat maka BKD Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Mutasi dan Pengadaan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara selektif dan tertutup.

 

Hal ini menjadi wujud kongkrit dari BKD Provinsi Jawa Barat dalam membenahi birokrasi di Pemeritnha Provinsi Jawa Barat, dimana ASN yang ingin berkarir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sembarangan, malainkan harus melalui proses seleksi ketat, berkualitas dan akuntabel. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2010 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam dan ke luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat

 

Kegiatan ini dilaksanakan di Clove Garden hotel, awiligar, Bandung dan akan dilaksanakan dua hari yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan hari rabu 6 maret 2019 dan dibuka oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Barat diwakilkan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan dan kemudian di perintahkan kepada Ibu Karina Intan Permatasari, S.Kom., M.Kom. sebagai Analis di Sub Bidang Mutasi. Dalam pembukaan tersebut beliau membacakan sambutan dari Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dan ada beberapa pesan yang ditekankan didalamnya, “..perlu Bapak dan Ibu ketahui, bahwa dalam hal pemempatan PNS hasil mutasi, Bapak dan ibu sekalian harus siap ditempatkan dimana di OPD manapun di lingkungan Provinsi Jawa Barat, hal ini dimaksudkan untuk penataan dan redistribusi PNS yang merupakan Kewenangan dan Tanggung Jawab dari BKD Provinsi Jawa Barat,” artinya para Asn yang nantinya lolos menjadi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat  tidak boleh meminta posisi atau jabatan apapun dan dimanapun hal tersbut sudah menjadi konsekuensi logis bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Aparatur Sipil Negara yang akan beralih status kepegawaian menjadi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak empat puluh  delapan orang dengan komposisi, guru sebanyak 21 orang, Jabatan fungsional non sebanyak 10 orang dan 17 orang untuk jabatan pelaksana. Adapun materi verifikasi dan validasi tersebut melitputi tes seleksi Administrasi yang memiliki bobot penilaian 10%, tes seleksi tertulis tentang Pemerintahan Daerah, Sistem Pendidikan Nasional, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Kepegawaian, dan Butir butir Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki  bobot penilaian 30%, tes lisan atau wawancara tentan pengetahuan umum pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki bobot penilaian 30%, dan tes kompetensi manajerial dan sosial kulutral meliputi 8 aspek sesuai dengan Permenpan Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang memiliki bobot penilaian sebayanyk 30%.

 

Dengan demikian para ASN yang kelak beralih status ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BKD Provinsi Jawa Barat bisa Ngabret untuk menjadi ASN Juara menuju Jabar Juara Lahir Bathin.