VERIFIKASI MUTASI MASUK PEMPROV JABAR

    Dibaca 584 kali

 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran dalam memfasiltasi proses pembinaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil ke dalam dan keluar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2010. Dan melihat begitu banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan Mutasi ke Lingkungan Provinsi Jawa Barat sehingga harus dilaksanakan verifikasi dan validasi secara selektif dan terbatas dalam rangka tercapainya keseimbangan komposisi PNS berdasarkan kompetensi yang diperlukan.

 

Hal tersebut disampaikan melaui kegiatan Verifikasi dan Validasi PNS Mutasi Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, yang di laksanakan selama 2 hari pada tanggal 19 sampai dengan 20 september 2019 mulai pukul 13.00 s/d selesai. Bertempat di Clove Garden Hotel Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi Jawa Barat dan para peserta Verifikasi dan Validasi PNS Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Pokok pembahasan pada kegiatan Verifikasi dan Validasi PNS Mutasi Masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah terlaksananya kegiatan dengan mekanisme yang transparansi, berkualitas dan akuntabel bagi PNS yang akan beralih menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Menyeleksi PNS yang akan beralih ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 orang yang akan beralih status kepegawaian menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dengan kompisisi : Jabatan fungsional sebanyak 16 orang dan Jabatan Pelaksana sebanyak 24 orang berdasarkan Standar nilai yang telah ditetapkan.

 

Materi Verifikasi dan Validasi Pengalihan PNS ke lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 meliputi :

  1. Tes seleksi Administradi kelengkapan berkas ( bobot 10%);
  2. Tes seleksi tertulis meliputi pengetahuan Pemerintahan Daerah, disiplin pegawai negeri sipil manajemen kepegawaian, butik-butir Pancasila dan UUD 1945 (bobot 20%);
  3. Tes kecakapan IT dan naskah dinas ( bobot 20%);
  4. Tes lisan/wawancara meliputi pengetahuan umum Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (bobot 20%);
  5. Tes kompetensi manajerial dan social kultural meliputi 8 aspek sesuai dengan Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (bobot 30%).

 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak IR. YERRY YANUAR, MM pada kesempatan tersebut beliau memaparkan beberapa hal isu pemindahan Ibukota ke pulau Kalimantan menimbulkan dampak secara signifikan pada melonjaknya usulan Mutasi ke Jawa Barat. Namun semenjak diberlakukannya Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 58 Tahun 2019. Proses Mutasi akan melalui proses yang cukup panjang karena melibatkan BKN Pusat dalam hal pemberian pertimbangan teknis dan Mendagri yang menerbitkan keputusan mutasi. Kegiatan ini bukan hanya formalitas dan normatif saja, karena pada akhirnya hasil evaluasi terhadap verifikasi dan validasi ini menentukan apakah PNS yang mengikuti Verifikasi dan Validasi ini dapat diterima menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan biaya penyelenggaraan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Khususnya pada kegiatan penataan dan redistribusi pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.