Berita

Revisi UU Kepegawaian, Baru Gaji Naik

    Dibaca 7033 kali

VIVAnews - Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan, berpendapat boleh saja gaji menteri dinaikkan. Namun sebelum dinaikkan, revisi dulu Undang-undang Kepegawaian.

"Ada problem besar yakni belum ada reformasi birokrasi," kata Ganjar di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2009. "Segera revisi Undang-undang Kepegawaian, jangan tiba-tiba menaikkan gaji karena bisa membuat publik marah," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Revisi UU Kepegwaian itu diperlukan untuk mensistematikakan penggajian. "Semua pejabat gajinya mengada-ada, termasuk gaji plus tunjangan. Nah, tunjangan ini terlalu banyak," ujar Ganjar. "Perlu gaji tersistem," ujarnya. "Terkecil berapa, terbesar berapa. Tapi sesudah itu, baru bisa bicara naik atau turun."

Karena itu, jangan tiba-tiba naik begitu saja. "Ini kan sensitif, baru juga dipilih, kok naik gaji," kata Ganjar.

Sementara itu, politisi Golkar Agun Gunanjar bersikap di tengah-tengah. "Kenaikan gaji memang dilematis. Di satu sisi masyarakat menuntut kinerja lebih dulu. Dengan gaji sebesar itu perlu ada bukti," ujar Agun.

Di sisi lain, ada sikap pemberantasan korupsi, untuk meminimalisasi korupsi. "Korupsi dilakukan pejabat biasanya karena gajinya rendah. Saya ambil jalan tengah. Kenaikan gaji perlu, sepanjang ditunjukkan kinerjanya."