Berita

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 Oktober 2017

    Dibaca 1992 kali

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D.26-30/V.127-6/00 tanggal 28 Desember 2016 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2017 dapat diterima di BKN mulai bulan Juni 2017 dan paling lambat akhir bulan Agustus 2017;
  2. Berkas usulan kenaikan pangkat ke Golongan IV/b ke bawah PNS di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat telah disampaikan     ke kepada kami paling lambat tanggal 11 Agustus 2017;
  3. Berkas usulan kenaikan pangkat ke Golongan IV/c ke atas PNS di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat telah disampaikan ke kepada kami paling lambat tanggal tanggal 4 Agustus 2017;
  4. Apabila melewati waktu tersebut maka diusulkan untuk kenaikan pangkat periode berikutnya;
  5. Usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap akan diberitahukan melalui situs SAPK On-Line, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilengkapi, maka berkas dan nota usul akan dikembalikan dan diusulkan pada kenaikan pangkat periode berikutnya;
  6. Untuk kelancaran proses kenaikan pangkat agar para pengelola kepegawaian selalu memonitor dan memeriksa proses kenaikan pangkat baik melalui BKD ataupun melalui SAPK On-line;
  7. Data usulan kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2017 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar meng-update terlebih dahulu data di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh petugas Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) di masing-masing perangkat daerah;
  8. Bagi pejabat fungsional Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama di samping melampirkan Penilaian Angka kredit (PAK) asli diwajibkan pula melampirkan bukti klarifikasi PAK dari Instansi penilai yang menyatakan keabsahannya;
  9. Khusus bagi pemangku jabatan Fungsional Madya yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, agar terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke jenjang jabatan Fungsional Utama kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau bersamaan dengan usul kenaikan pangkatnya.

Pemberian nomor usulan menggunakan kode kabupaten/kota (kode terlampir Download di sini) untuk membedakan usulan dari kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya dengan urutan sebagai berikut : kode surat, nomor urut surat, kode Kabupaten/Kota, periode kenaikan pangkat dan tahun usulan

 

Keterangan : SEGALA BENTUK PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TIDAK DIPUNGUT BIAYA