PELAYANAN KARIS/KARSU, KARPEG 2019

    Dibaca 19347 kali BKD Simpeg

PELAYANAN KARIS/KARSU DAN KARPEG

 

P E N G E R T I A N

KARTU ISTRI (KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU)

Kartu Istri/Kartu Suami adalah kartu identitas istri/suami pegawai negeri sipil (PNS) dalam arti bahwa pemegangnya adalah istri/suami sah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Kartu ini berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami dari pegawai negeri sipil dan apabila pegawai negeri sipil berhenti sebagai PNS tanpa hak pensiun maka Karis/Karsu dengan sendirinya tidak berlaku lagi dan jika Rujuk kembali maka Karis/Karsu berlaku kembali. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan pensiun maka Karis/Karsu yang telah diberikan kepada istri/suami tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka Karis/Karsu tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun

 

K E G U N A A N   D A N   F U N G S I

Pada Saat Pensiun, Suami/Istri yang namanya tercantum adalah yang berhak mengambil pensiun

Fungsi:

  1. Sebagai buki pendaftaran istri/suami sah PNS
  2. Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun, Janda/Duda
  3. Untuk tertib administrasi kepegawaian

 

 

K A R T U  P E G A W A I  (KARPEG)

Karpeg adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu pegawai pusat ataupun pegawai daerah dengan kata lain CPNS belum bisa memiliki Karpeg. Adapun tujuan dari di tetapkanya Karpeg oleh pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada pemegangnya bahwa ia benar-benar seorang PNS dan sekaligus data diri. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS dan sekaligus data diri. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS dan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi PNS maka karpegnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi. 

 

M A N F A A T  D A N   F U N G S I

Manfaat dari karpeg adalah kartu identitas yang berguna sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian serta kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan antara lain:

  1. Kenaikan Pangkat
  2. Kenaikan Gaji Berkala
  3. Pensiun
  4. dan Lain Lain

 

  

  • D A S A R H U K U M
  1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999;
  2. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 007/KEP/1988;
  3. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002
  4. UU No 43 Thn 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  5. UU No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai

 

P E R S Y A R A T A N   D I G I T A L (scan)

Dapat diunduh di link berikut ini:  bit.ly/LEMBARPERIKSA

Keterangan:

  1. Persyaratan tersebut secara legalitas benar yaitu ASLI atau telah dilegalisir dan di Scan dalam format pdf
  2. Persyaratan telah diverifikasi oleh PEMERIKSA SKPD dan kemudian baru dapat diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui Alamat Email: kariskarsukarpeg@gmail.com

Contoh:

Format berkas pengajuan Karis dapat dilihat sebagai berikut:

 

T A T A C A R A   P E N G A J U A N

  1. Pemohon menyiapkan semua persyaratan pengajuan Karis, Karsu, Karpeg sebagaimana persyaratan dan mengisi Form Lembar Periksa kelengkapan persyaratan;
  2. Pengajuan berkas dilaksanakan dengan kolektif oleh Petugas Kepegawaian dan sudah terverifikasi pada Perangkat Daerah/SMA/SMK/MA;
  3. Petugas Kepegawaian mengecek kembali kelengkapan data digital pengajuan sudah sesuai dengan contoh format berkas pengajuan lalu dapat mengirimkan ke BKD Provinsi Jawa Barat secara langsung atau dapat mengirimkan berkas data digital melalui email kariskarsukarpeg@gmail.com 
  4. Apabila kelengkapan berkas belum belum sesuai ketentuan akan dikembalikan kepada Perangkat Daerah/SMA/SMK/MA untuk kemudian dilengkapi.