Berita

PELAYANAN KARIS/KARSU, KARPEG DAN TASPEN

    Dibaca 650 kali BKD Simpeg

PELAYANAN KARIS/KARSU, KARPEG DAN TASPEN

 

P E N G E R T I A N

KARTU ISTRI (KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU)

  • Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Isteri, disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU;
  • KARIS/KARSU, adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri / suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  • KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  • Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS /KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi;
  • Apabila seorang isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSI yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali;
  • Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri / suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas pensiun.

 

 

KARPEG

  • Kartu Pegawai (KARPEG) diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain selama seseorang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepadanya tidak diberikan KARPEG;
  • KARPEG adalah sebagai kartu identitas Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
  • KARPEG berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain, apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka KARPEG dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

 

 

 

TASPEN

TASPEN merupakan kepanjangan dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yang pengelolaannya dilakukan oleh P.T. TASPEN dengan fungsi menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Pencairan dana Taspen sesuai tujuannya sebagai tabungan dan asuransi, baru dapat dicairkan ketika anggotanya memasuki masa pensiun/meninggal dunia yaitu dengan menunjukan kartu anggota dan bukti-bukti Pensiun PNS yang bersangkutan. 

 

  • D A S A R H U K U M
  1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999;
  2. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 007/KEP/1988;
  3. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002
  4. UU No 43 Thn 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  5. UU No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai;
  6. PP No 25 tahun 1981 tentang Peserta Asuransi Sosial PNS pada PT. Taspen (persero).

 

  • P E R S Y A R A T A N

KARIS & KARSU

1.

Laporan Perkawinan Pertama (Lampiran 1-A) *)  Asli

2.

Daftar Keluarga PNS  (Lampiran XXVI)  *) Asli

3.

Foto Copy Surat Nikah  (dilegalisir KUA)

4.

Foto Copy Akta Cerai Janda/Duda (bila ada)  (dilegalisir berwenang)

5.

Foto Copy SK CPNS   (dilegalisir atasan)

6.

Foto Copy SK PNS     (dilegalisir atasan)

7.

Foto terbaru  3 x 2  sebanyak 3 lembar

 

KARPEG

1.

Foto Copy SK CPNS   (dilegalisir atasan)

2.

Foto Copy SK PNS     (dilegalisir atasan)

3.

Foto Copy SK Pangkat Terakhir  (dilegalisir atasan)

4.

Foto Copy SK Konversi NIP  (dilegalisir atasan)

5.

Foto Copy STTPL  (dilegalisir yang mengeluarkan/berwenang)

6.

Foto Copy Ijazah   (dilegalisir yang mengeluarkan/berwenang)

7.

Foto terbaru  2x3 sebanyak 3 lembar

 

 TASPEN

1.

Foto Copy SK CPNS   (dilegalisir atasan)

2.

Foto Copy SK PNS     (dilegalisir atasan)

3.

Foto Copy SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)   (dilegalisir atasan)

4.

Foto Copy Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan/Model C   (dilegalisir atasan)

5.

Foto Copy Daftar Gaji Terakhir  (dilegalisir atasan)

   

  • T A T A C A R A   P E N G A J U A N
  1. Pemohon menyiapkan semua persyaratan pengajuan Karis, Karsu, Karpeg sebagaimana persyaratan dan mengisi Checklist kelengkapan persyaratan pada formulir Checklist.
  2. Pengajuan berkas dilaksanakan dengan kolektif oleh Petugas Kepegawaian pada Perangkat Daerah/SMA/SMK/MA.
  3. Petugas Kepegawaian memverifikasi kelengkapan data sesuai formulir checklist dan mengirimkan ke BKD Provinsi Jawa Barat setelah lengkap.
  4. Berkas yang diterima BKD yang kurang atau salah akan dikembalikan untuk dilengkapi sebelum di kirim ke BKN Regional III Jawa Barat (Karis, Karsu, Karpeg) dan PT. TASPEN (TASPEN) untuk kemudian dilaksanakan pencetakan Kartu.

Untuk formulir Pengajian KARIS/KARSU, KARPEG dan TASPEN dapat di download di link berikut ini --> File Attachment <---