Home » Informasi » Berita

PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

05 Juni 20120Penulis : Kepala Bidang Kesdis BKD Provinsi Jawa Barat

Pembinaan Disiplin PNS di lingkungan Pemkab Garut

Pada tanggal 31 Mei 2012, Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Pembinaan Disiplin dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, bertempat di Aula Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, Jl. A. Yani No. 21 Garut.

Dalam laporan pelaksanaan Pembinaan Disiplin dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Ateng Kusnandar Adisaputra, SH., MM, selaku penyelenggara, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini, adalah :

  1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan para PengelolaKepegawaian dalam proses penanganan dan penjatuhan hukuman disiplin;
  2. Saling tukar menukar informasi dalam kaitannya dengan penanganan dan penjatuhan hukuman disiplin;
  3. Sebagai evaluasi terhadap penanganan dan penjatuhan hukuman disiplinyang telah dilakukan.

Selanjutnya H. Ateng Kusnandar Adisaputra, SH., MM, mengemukakan bahwa kegiatan ini dihadiri olehpeserta lebih dari 100 (seratus) PNSyang terdiri dari pejabat struktural Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan para pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kegiatan pembinaan disiplin PNS di Wilayah Pemerintah Kabupaten Garutdisambut baik oleh Bapak Sujana Syafei, SH, M.Si. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.     Kemudian acara dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan oleh Dr.H. Muhamad Solihin, M.Si.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.Dalam pembukaannya Dr. H. Muhamad Solihin, M.Si. berpesan hal-hal sebagai berikut,  diantaranya :

  1. Terus tingkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan Misi Kabupaten Garut serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

  2. Pahami dan implementasikan Peraturan Perundang-Undangan bidang kepegawaian, khususnya berkaitan dengan disiplin PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

  3. Kepada para Pejabat Struktural untuk terus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bawahannya, sehingga terhindar dari pelanggaran disiplin;

  4. Sekecil apapun permasalahan yang menyangkut pelanggaran disiplin seorang PNS, segera tindak, tangani dan selesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, jangan sampai dibiarkan yang pada akhirnya bisa mempengaruhi terhadap kinerja Organisasi;

  5. Ciptakan suasana bekerja yang kondusif, saling asah, asih dan asuh, jalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya, serta;

  6. Menghadapi akan disahkannya Draft Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan, termasuk dalam masalah disiplin PNS. 

Materi yang diberikan dalam Pembinaan Disiplin dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garutterdiri dari :

  1. Bentuk Karakter;
  2. Disiplin aparatur secara umum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Kesimpulan:

a.    Terwujudnya kesepahaman antar peserta pembinaan disiplin PNS dalam menambah pengetahuan, kemampuan, wawasan dan keseragaman tentang tata cara, mekanisme dan kelengkapan administrasi dalam penjatuhan hukuman disiplin;

b.   Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa pertanyaan dari para peserta, diantaranya :

-     Ketentuan yang mengatur tentang lembur;

-     Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

c.    Terhadap pertanyaan dari peserta, telah dijawab sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 

 

 

 

 

 

Dibaca : 5973 kali | Sumber : Bidang Kesdis BKD Provinsi Jawa Barat | File :

Share |

Berita Terkait


Form Komentar Berita


Berita Lainnya
 1 2 3 >  Last ›