Program Kerja BKD Jawa Barat

Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta berusaha menciptakan aparatur yang profesional demi meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk itu secara berkala telah dilakukan kaderisasi yang ditujukan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang handal di masa datang. Bentuk kaderisasi yang dilakukan antara lain :

1.    Penerimaan Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam negeri) tahun 2009. Penerimaan Praja IPDN diikuti oleh 1.534 orang pelamar dan peserta yang dinyatakan lulus serta memenuhi syarat adalah sebanyak83 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2.    Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang merupakan bentuk penghargaan kepada para tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa, maka tenaga honorer yang ada pada database dan belum diangkat sebanyak 440 orang pada formasi tahun 2009 diangkat menjdi CPNS sebanyak 432 orang dan sebanyak 3 orang tidak dapat diangkat karena batas usia dan batas masa kerjanya tidak mencukupi berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 Jo. PP Nomor 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta 5 orang mengundurkan diri. Jumlah tenaga honorer berdasarkan Ijin Prinsip Gubernur Jawa Barat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 18 orang (Tabel III.8).

3.    Penerimaan CPNS dari pelamar umum dimana didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2009, dimana dari ± 15.000 orang pelamar umum yang mengikuti seleksi, dinyatakan lulus dan memenuhi syarat berdasarkan formasi tahun 2008 sebanyak 244 orang.

Sebagai bentuk pelayanan “Prima” Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PNSD, BKD berusaha memberikan pelayanan administrasi Kepegawaian mulai dari pembuatan Kartu Pegawai baik kepada PNS yang baru diangkat maupun PNS yang lama, fasilitas pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) bagi PNS yang telah berkeluarga, pembuatan kartu TASPEN dan penyelesaian administrasi Kenaikan Pangkat yang pada saat ini dilaksanakan dengan Sistem Kenaikan pangkat Satu Atap (KPSL) antara OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta badan Kepegawaian Negara Kanreg III. Pada periode April 2009 telah diterbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.125 Petikan Keputusan untuk PNSD OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta 5.634 Petikan Keputusan untuk PNSD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Sementara untuk periode Oktober 2009 telah diterbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat sejumlah 799 Petikan Keputusan untuk PNSD OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 7.585 Petikan Keputusan untuk PNSD Kabupaten/Kota.

Untuk lebih meningkatkan kinerja para PNS maka bagi mereka yang akan melakukan penyesuaian kenaikan pangkat diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas. Seleksi Ujian Dinas periode April 2009, tingkat I untuk Gol. II/d diikuti oleh PNSD sebanyak 329 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 318 orang, tingkat II untuk Gol. III/d sebanyak 97 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 95 orang dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebanyak 617 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 569 orang.

Seleksi Ujian Dinas periode Oktober 2009, tingkat I untuk Gol. II/d diikuti oleh PNSD sebanyak 385 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 365 orang, tingkat II untuk Gol. III/d sebanyak 222 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 214 orang dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebanyak 1.203 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 1174 orang.

Bagi PNS yang memasuki masa purna bhakti pada tahun 2009 telah diberikan Surat Keputusan Pensiun kepada PNS baik d lingkungan OPD Provinsi Jawa Barat maupun dari Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya telah diterbitkan Petikan Keputusan sebanyak 774 berkas pensiun PNSD, dengan rincian pensiun karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebanya 616 Petikan Keputusan, pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) 127 Petikan Keputusan serta karena meninggal dunia (Janda/Duda) sebanyak 31Petikan Keputusan, selain itu bagi PNS yang akan Purna Bhakti diberikan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bhakti, hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi Post Power Syndrome.

Sesuai dengan motto Badan Kepegawaian Daerah “memberikan pelayanan yang prima”, para PNSD harus diberikan motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, oleh karena itu diberikan bantuan perawatan dalam pelaksanaan General Check-Up serta pelayanan kesehatan bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemberian bantuan biaya pelaksanaan ibadah haji dan seleksi calon haji bagi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden kepada 3.387 PNS aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dan 893 PNS aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Penghargaan Gubernur kepada 179 PNS aktif dan Penghargaan Gubernur kepada 1.605 PNS Purna Bhakti, pemberian penghargaan lainnya  kepada 2.267 orang PNS serta pengembalian Bappertarum kepada 284 PNS Purna Bhakti.

Salah satu kunci utama keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terletak pada aspek sumber daya aparatur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahun terus memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan status Tugas Belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri, pada tahun 2009 PNS yang telah menerima SK Tugas Belajar sebanyak 87 orang dan yang telah mengikuti seleksi calon penerima Beasiswa dengan status Tugas Belajar serta pemberian bantuan biaya pendidikan sebanyak 177 orang, pemberian ijin belajar kepada 438 PNSD dan pemberian ijin ke luar negeri sebanyak 196 PNSD.

Khusus untuk diklat teknis maupun bimbingan teknis diarahkan kepada peningkatan kompetensi aparatur, baik dalam pelaksanaan tugas pokok maupun dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan aturan ditingkat pusat. Pada tahun 2009 PNS yang mengikuti Diklatpim Tk. II adalah 30 orang. Selain itu diberikan juga kesempatan kepada seluruh aparatur untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus teknis lainnya sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni, juga pembinaan jabatan fungsional secara periodik dan berkesinambungan kepada para pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sosialisasi jabatan fungsional kepa PNS yang telah mengikuti prajabatan dan telah diangkat menjdi PNS (dalam bidang target pengisian jabatan fungsional).

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih akurat telah dilakukan asessmen terhadap pegawai yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Sumber Daya yang bertugas untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan instrumen konseling untuk mendapatkan data potensi dan kompetensi seorang PNS dalam pengembangan karirnya di masa depan, selain itu kelompok kerja ini melakukan konseling terhadap para pejabat eselon III di Kabupaten/Kota yang akan direkomendasikan untuk menduduki jabatan struktural eselon II.

Penegakkan dan kepastian hukum merupakan bagian yang penting dalam pembinaan pegawai, agar para pegawai memahami kewajiban dan hak serta untuk memudahkan langkah pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Pada tahun 2009 terdapat beberapa penyelesaian kasus/masalah kepegawaian, yaitu :

-  Penjatuhan hukuman disiplin terhadap 15 PNS;

-  Pemberian ijin perceraian terhadap 32 orang;

-   Pembinaan terhadap PNS di 9 OPD dan CPNS ±900orang