NETRALITAS ASN DALAM PEMILIHAN LEGISTATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN

    Dibaca 1970 kali

Pada hari Rabu 6 Februari 2019 tepatnya jam 08.00 WIB, BKD Provinsi Jawa Barat diwakili Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKD Provinsi Jawa Barat memenuhi undangan dari Radio RRI Bandung, untuk berbincang terkait  Netralitas ASN dalam Pesta Akbar Demokrasi khususnya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tanggal 27 April 2019.

 

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKD Provinsi Jawa Barat memaparkan bahwa ASN itu merupakan hal yang seksi bagi para politisi, sejauh ini ASN yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 75.641, hal ini merupakan suatu potensi luar biasa untuk ceruk suara para politisi. Namun hal tersebut sepertinya tidak bisa dikelola dengan maksimal karena ada berbagai peraturan perundang-undangan yang memebelenggu hak politik daripada ASN.

Diantaranya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentnag Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemreintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negesri Sipil, Surat Menteri PAN-RB Nomor B/36/M.SM 00.00/2018 tangga; 8 Februari 2018 hal Ketentuan Bagu ASN yang Suami dan Istrinya Menjadi Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah, Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 800/ 02/ BKD tanggal 18 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019.

Pada semua peraturan perundang-undangan tersebut bisa kita tarik benang merah, bahwa pada intinya para ASN di Repbulik Indonesia harus tetap menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas serta  hanya memilik hak pilih saja, dan dilarang memobilisasi serta berkampanye untuk mememilih atau memihak kepada salah satu calon/passangan calon yang ikut dalam perhelatan akbar tersebut. Bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan jauh lebih spesifik dalam mengatur etika para ASN saat menggunakan Media Sosial.

 

Pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat 2  diamanatkan bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas serta harus terbebas dari intervensi serta pengaruh dari semua golongan maupun partai politik, yang penafsirannya kurang lebih setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

Kemudian dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangakan terkait ASN itu sendiri, ASN menurut Undang-undang ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak).

PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, sedangkan PPPK adalah waraga negara Indenesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah, kedua jenis ASN ini terikat oleh Undang undang tersebut.

 

Para ASN dipaksa harus netral dikarenakan oleh adanya beberapa konsekuensi yang melakat daripada ASN itu sendiri, diantaranya adalah ASN mempunyai tanggung jawab sebagai pelayan publik, untuk itu ASN harus menjaga marwahnya sendiri dengan tidak terpengaruh pada kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu, sebagai pengayom masayarakat ASN tidak terpengaruh oleh sirkulasi kekuasaan politik.

Kemudian ASN merupakan Objek Pengawasan, Isu netralitas ASN menjadi salah satu objek pengawasan, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat pada umumnya.  Dan selanjutnya ASN diberikan Kewenangan dan kekuasaan tertentu untuk menggulirkan roda Pemerintahan yang apabila disalahgunakan dapat mencederai daripada cita-cita demokrasi.

 

BKD Provinsi Jawa Barat tentunya sangat berperan dalam menjaga Netralitas ASN, sejauh ini BKD Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Kesejahteraan dan Disiplin terus berkoordinasi dengan para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang berwenang pada Instansi Pemerintah, untuk tetap mengupayakan secara terus menerus agar menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitasnya, juga menghimbau agar melaksanakan pengawasan kepada bahwannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisan yang berlaku.

BKD Provinsi Jawa Barat menyarankan Kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil tindakan apabila ada ASN yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengankewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Pada kesimpulannya ASN tidak boleh berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun, hal ini ditunjukan dengan sikap para ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan dalam bentuk apapun dengan pasangan calon manapun sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Para ASN juga tidak diperbolehkan menggunakan jabatan/kewenangan yang dimilikinya untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, serta mempengaruhi siapapun untuk mendukung dan/atau memihak pada pasangan calon manapun.