PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SATU DATA ASN

    Dibaca 1347 kali

Bandung (16/9) The Trans Hotel Bandung, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Ir. H. Yerry Yanuar, MM., dalam hal ini sebagai perwakilan dari Kanreg 3 BKN Regional Bandung menandatangani Pakta Integritas dalam rangka “Berperan aktif menjalankan manajemen ASN dengan menggunakan Sistem Informasi ASN untuk mewujudkan satu data ASN”. Penandatangan pakta integritas dilakukan di hadapan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Nasional, Ibu Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP. Penandatangan pakta integritas ini merupakan bagian dari acara Sosialisasi Implementasi SIASN dan PDM ASN dan PPT Non ASN yang diselenggarakan oleh BKN.

 

Saat ini pengelolaan dan pemutakhiran data ASN dilakukan melalui proses peremajaan data oleh pejabat pengelola kepegawaian instansi masing-masing, dan perubahan data dari layanan managemen kepegawaian. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas data ASN, maka dilakukan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dan PPT non ASN dimana setiap pegawai akan dapat mengecek datanya masing masing dan melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui MYSAPK.

 

Sesuai dengan amanat Keputusan Kepala BKN no 87/2021, PDM ASN dan PPT non ASN bertujuan untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data ASN sesuai dengan prinsip satu data indonesia. Kebijakan satu data ASN dilakukan sebagai upaya untuk mendukung berbagai kebijakan ASN yang dilakukan berbasis data diantaranya: perencanaan ASN yang menyesuaikan Arah Pembangunan Nasional, Mendapatkan Perekrutan dan Orientasi ASN untuk mendapatkan talenta terbaik, Pengembangan Kapasitas ASN melalui pengurangan kesenjangan kompetensi, meningkatkan kinerja ASN yang berkelanjutan melalui Penilaian Kinerja dan Reward, Promosi dan Rotasi Karir ASN, Purnabakti melalui pemberian apresiasi yang kayak.

 

Setiap ASN melalui semangat moral dan gotong royong yang tinggi hendaknya mendukung program PDM ini dengan melengkapi data pribadi masing-masing di aplikasi MySAPK. Kelengkapan data ASN akan menunjang kelancaran layanan kepegawaian yang diberikan oleh Instansi Pusat maupun Daerah kepada semua ASN, serta pengambilan kebijakan kepegawaian baik di Pusat maupun di Daerah.