Informasi Berkala

Informasi Berkala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Informasi publik yang diumumkan secara rutin oleh badan publik. Klik pada setiap bagian untuk melihat rincian dokumen.

👤 Profil Badan Publik

Berikut adalah dokumen-dokumen terkait profil dan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1. Informasi Tentang Kedudukan atau Domisili, Alamat Lengkap, Ruang Lingkup Kegiatan, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Lihat
2. Struktur Organisasi, Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja, Profil Singkat Pejabat Struktural Lihat
3. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Lihat
4. Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik Lihat
5. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Kepegawaian Daerah Lihat

📝 Ringkasan Informasi Program & Kegiatan

Informasi terkait rencana strategis, rencana kerja, dan laporan evaluasi program kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan.

1. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 Lihat
2. Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 Lihat
3. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Lihat
4. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Lihat
5. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Lihat
6. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Lihat
7. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Lihat
8. Laporan Evaluasi Hasil Renja BKD TW II 2025 Lihat
9. Rencana Aksi Lihat
10. Program / Kegiatan Tahun 2025 Lihat

🛒 Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun 2023
1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP 2023 Lihat
2. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pemilihan Lihat
3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pelaksanaan Lihat
4. Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Lihat
Tahun 2024
1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP 2024 Lihat
2. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pemilihan Lihat
3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pelaksanaan Lihat
4. Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Lihat
5.

Laporan Barang Milik Daerah Semester I TA. 2024

 Lihat
6. Laporan Barang Milik Daerah Semester II TA. 2024 Lihat
Tahun 2025
Tahap Perencanaan
1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP 2025   Lihat
2. Nama Paket dan Pagu Nilai (RUP) Paket 1 Paket 2
Tahap Pemilihan
1. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Paket 1 Paket 2
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket 1 Paket 2
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS Paket 1 Paket 2
4. Spesifikasi Teknis Paket 1 Paket 2
5. Rancangan Kontrak   Lihat
6. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi Paket 1 Paket 2
7. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan Paket 1 Paket 2
8. Daftar Kuantitas dan Harga Paket 1 Paket 2
9. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan Paket 1 Paket 2
10. Gambar Rancangan Pekerjaan Paket 1 Paket 2
11. Dokumen Penawaran Administratif Paket 1 Paket 2
12. Surat Penawaran Penyedia Paket 1 Paket 2
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Paket 1 Paket 2
14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi Paket 1 Paket 2
15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia Paket 1 Paket 2
16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Paket 1 Paket 2
17. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket 1 Paket 2
Tahap Pelaksanaan
1. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Paket 1 Paket 2
2. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan Paket 1 Paket 2
3. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu Paket 1 Paket 2
4. Pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak Paket 1 Paket 2
5. Surat Perintah Mulai Kerja Paket 1 Paket 2
6. Surat Tagihan Paket 1 Paket 2
7. Surat Perintah Membayar Paket 1 Paket 2
8. Surat Perintah Pencairan Dana Paket 1 Paket 2
9. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 1 Paket 2
10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Paket 1 Paket 2
11. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Paket 1 Paket 2
Laporan Barang Milik Daerah Semester I TA. 2025 Lihat

 Laporan Kinerja, Keuangan & DPA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
1. LKIP BKD Jabar Tahun 2021 Lihat
2. LKIP BKD Jabar Tahun 2022 Lihat
3. LKIP BKD Jabar Tahun 2023 Lihat
4. LKIP BKD Jabar Tahun 2024 Lihat
Laporan Keuangan BKD Jabar

Tahun 2023

1. LK BKD Jabar Tahun 2023 Lihat

Tahun 2024

1. LK BKD Jabar Tahun 2024 Lihat
2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Lihat

Tahun 2025

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lihat
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lihat
3. Realisasi/Penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 Lihat
4. Dukungan Anggaran Rutin pada PPID Lihat

📋 Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik

Ringkasan laporan terkait permintaan, keberatan, dan sengketa informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik Lihat
2. Daftar Informasi Dikecualikan Lihat
3. Laporan Permohonan Informasi Lihat
4. Laporan Keberatan Informasi Lihat
5. Laporan Sengketa Informasi Publik Lihat

⚖️ Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan

Kumpulan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi.

1. informasi rancangan kepgub pendidikan lanjutan 2024 Lihat
2. informasi rancangan kepgub pendidikan lanjutan 2025 Lihat
3. informasi rancangan pergub penghargaan 2025 Lihat
4. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan Lihat

⚖️ Peraturan/Keputusan/Kebijakan

Kumpulan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lihat
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Lihat
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2022 tentang Waktu Kerja dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah; Lihat
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Lihat
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah; Lihat
8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah; Lihat
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Lihat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Lihat
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Lihat
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2022 tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah; Lihat
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya; Lihat
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; Lihat
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Lihat
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; Lihat
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; Lihat
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; Lihat
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Lihat
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; Lihat
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; Lihat
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; Lihat
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Lihat
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; Lihat
27. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Lihat
28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Lihat
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; Lihat
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; Lihat
31. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
32. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; Lihat
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
35. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; Lihat
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Lihat
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; Lihat
40. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep 1706/Kpg.03.06/Pkap/2024 tentang Pemberian Penghargaan Loyalitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Bulan Agustus, Bulan September, Bulan Oktober, dan Bulan November Tahun 2024; Lihat
41. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/Kpg.114-BKD/2024 tentang Rencana Kebutuhan Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024; Lihat
42. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.85-Bkd/2025 tentang Rencana Kebutuhan Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025; Lihat
43. Surat Edaran Nomor: 150/KPG.3/BKD tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Lihat
44. Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran di LingkunganPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Lihat