KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN
BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Oleh : H. ATENG KUSNANDAR ADISAPUTRA
(KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN BKD PROV. JABAR)
A. Latar Belakang
Baik buruknya, efektif tidaknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik-buruknya, efektif tidaknya mesin birokrasi atau PNS sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri.
Sebagai antisipasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan penuh dengan ketidakpastian, maka PNS sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, sudah sepatutnya dan sepantasnyalah melakukan antisipasi dan perubahan-perubahan, baik yang berkaitan dengan internal organisasi maupun dengan eksternal organisasi.
Permasalahannya adalah reformasi birokrasi sekarang ini diindikasikan belum berjalan atau sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintahan dan sangat sulitnya dalam mencari solusi pemecahannya. Selain itu juga, masih banyaknya penyalahgunaan kewenangan, masih terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, masih buruknya pelayanan publik dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur...
.jpeg)
Link Penting
.png "SIPD KEMENDAGRI")
.png "SATU DATA JABAR")
